Garudaposnews

Bersama Membangun Bangsa

Advertisement

Tim Bappenas dan Ditjenpas Kunjungi Lapas Narkotika Langkat, Bahas Strategi Penanganan Overcrowding

Garudaposnews.id, LANGKAT – Dalam rangka penyusunan policy brief strategi penanganan overcrowding, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Divisi Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan melaksanakan kegiatan observasi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Langkat. Kegiatan ini bertujuan menghimpun data dan informasi faktual terkait kondisi hunian serta pelaksanaan layanan dan pembinaan, Selasa (03/03).

Rombongan tim disambut langsung oleh Kalapas Narkotika Langkat, Tapianus Antonio Barus, didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan, Pariaman Saragih, dan Kasubbag Tata Usaha, John Erich Ginting. Fokus utama kegiatan ini adalah menghimpun data faktual mengenai kondisi hunian, kualitas layanan, serta efektivitas program pembinaan bagi warga binaan.

Selain membedah data administratif, tim Bappenas dan Ditjenpas juga meninjau langsung Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Area ini merupakan jantung program pembinaan kemandirian di Lapas Langkat yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan produktif sebelum kembali ke masyarakat. Kemudian, dilaksanakan wawancara dengan beberapa warga binaan guna memperoleh gambaran langsung mengenai kualitas layanan dan kondisi aktual di lapangan.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kalapas Antonio, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Bappenas dan Ditjenpas yang secara langsung melakukan pengamatan dan pendalaman data di lapangan. Menurutnya, observasi langsung ini sangat penting agar kebijakan yang lahir nantinya relevan dengan tantangan di lapangan.

“Kami mendukung penuh observasi ini. Sinergi antarinstansi diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pemasyarakatan yang lebih humanis serta profesional,” ujar Antonio.

Melalui kegiatan ini Lapas Narkotika Langkat menegaskan bahwa sinergi antar instansi diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemasyarakatan secara berkelanjutan.(Dn)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *