Kakanwil Ditjenpas Sumut Sambut Kunjungan Kerja Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Garudaposnews.id, Medan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang, bersama para Pejabat Struktural Kanwil Ditjenpas Sumut serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan wilayah Medan, menyambut kunjungan kerja Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum, Dr. Iwan Santoso, S.H., M.Si., Staf Khusus Bidang Hubungan Kelembagaan, Apriyanto Fathoni Supomo, serta Staf Khusus Bidang Penguatan SDM dan Transformasi Organisasi, Dr. Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si., dalam kegiatan entry meeting yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Selasa (28/07/2026).

Kegiatan entry meeting ini menjadi langkah awal pelaksanaan kunjungan kerja tim Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum, Dr. Iwan Santoso, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan telah membentuk Tim Perbaikan Pelayanan Publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tim tersebut memiliki tugas untuk memitigasi berbagai potensi risiko, termasuk mencegah terjadinya fraud maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kerja.

Selanjutnya, tim akan melaksanakan pendalaman pada sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan guna memperoleh gambaran menyeluruh terhadap implementasi pelayanan publik serta pelaksanaan manajemen risiko. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pentingnya pengisian aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRIS) secara optimal dengan tetap berkoordinasi bersama Tim Staf Ahli sebagai bagian dari penguatan pengelolaan risiko organisasi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat reformasi birokrasi, serta membangun tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas sebagai wujud implementasi kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.